tungkumenyala.com – Bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada Rabu 8 Maret 2023, para aktivis perempuan menggelar aksi bertajuk “1000 Perempuan Mencari mbak Puan” di depan Gedung DPR, Senayan jakarta. Mereka mendesak agar Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bisa segera disahkan.
Ketua DPR, Puan Maharani menjadi tumpuan yang dituju karena di tangan Puanlah nasib RUU PPRT yang tahun ini memasuki usia 19 tahun ditentukan. Koordinator aksi, Mutiara Ika dalam rapat persiapan Jumat lalu mengatakan, sebagai sesama perempuan, mereka berharap mbak Puan akan menerima para pengunjuk rasa.
“Kami berharap Mbak Puan menemui 1000 perempuan yang menunggu, agar DPR RI segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT),” ujarnya.
Dalam Aksi Rabuan PRT kali ini akan digelar orasi oleh berbagai elemen organisasi masyarakat. Para aktivis perempuan membuat panggung di gerbang depan DPR RI untuk bertemu Puan Maharani dan para pimpinan DPR untuk segera mengesahkan RUUPerlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Para Pekerja Rumah Tangga (PRT) membawa spanduk bertuliskan:
“Mbak Puan mengurus Negara Saja, untuk Cuci Baju biar Kami saja.”
“Bapak ibu Anggota DPR: Mengurus Negara itu Berat, Urusan Seterika Baju biar Saya Saja.”
“Bapak Ibu Anggota DPR, Tenang saja, Aksi ini Gak papa, yang Menyedihkan Jika RUU PPRT tidak juga Disahkan.”
Mereka akan membacakan harapan kepada Puan Maharani agar tergerak hatinya dan tidak lagi mengganjal pengesahan RUU PPRT. Aksi akan dilanjutkan dengan aksi simpatik memberikan bunga kepada PRT yang menjadi korban kekerasan.
Pengesahan RUU PPRT diharapkan akan memberikan payung hukum bagi PRT yang selama ini belum diakui sebagai pekerja. RUU PPRT sekaligus akan menekan kasus kekerasan dan eksploitasi yang dialami para PRT di balik pintu rumah para majikan.
Kami berharap Mbak Puan menemui 1000 perempuan yang menunggu, agar DPR RI segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT),” ujar Mutiara Ika.
Aksi ini merupakan bagian dari aksi Rabuan PRT yang sudah dilakukan setiap Rabu sejak 21 Desember 2022 hingga hari ini. Gelombang aksi seperti ini akan terus diperjuangkan oleh para PRT hingga RUU PPRT disahkan. Beberapa PRT peserta aksi juga masih melakukan puasa sebagai kelanjutan dari aksi Rabuan minggu-minggu sebelumnya.
Aksi PRT dalam memperingati Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2023 ini tak hanya dilakukan di Jakarta, namun juga di 5 kota lainnya di Indonesia, yaitu Makassar, Yogya, Medan, Semarang dan Tangerang. Mereka melakukan aksi di kantor-kantor DPRD setempat menuntut hal yang sama yakni pengesahan RUU PPRT.
Hari Perempuan Internasional diperingati setiap tanggal 8 Maret ini tak pernah lepas dari peluh perjuangan para buruh perempuan di pabrik-pabrik di sekitar tahun 1910. Para buruh perempuan mewarnai tradisi protes dan aktivisme politik kala itu. Gerakan ini menjadi motor penggerak gerakan bersama para aktivis perempuan dalam memperjuangkan 8 Maret sebagai hari perempuan sedunia. Semangat inilah yang kemudian membuat para PRT yang hingga hari ini belum diakui sebagai pekerja, untuk kemudian turun ke jalan
RUU PPRT sudah diperjuangkan sejak 2004 atau sejak 19 tahun lalu. Sejak Juli 2019, drfat RUU PPRT sudah diseutujui di Baleg dan masuk ke Bamus DPR. Namun, sampai saat ini RUU PPRT tertahan di meja Ketua DPR untuk bisa dibahas di rapat Paripurna guna disahkan menjadi inisiatif DPR.
Koordinator Jala PRT, Lita Anggraini menyatakan, baru kali ini ada RUU yang selama 19 tahun diperjuangkan dan parkir selama bertahun-tahun di DPR. Itu UU PPRT untuk wong cilik, mayoritas Perempuan dan pekerja miskin yang menjadi penopang berbagai aktivitas jutaan rumah tangga, tak terkecuali rumah para anggota DPR.
Dalam aksi Hari Perempuan Sedunia 2023 ini, para pengunjukrasa menuntut agar semua pihak segera menghentikan kekerasan dan diskriminasi pada PRT dan meminta pada Ketua DPR, Puan Maharani dan semua Pimpinan DPR untuk mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)
Tidak ada jalan lain, lanjut Lita, untuk segera mem-paripurnakan RUU PPRT di DPR menginisiatifkan, membahas dan mengesahkannya
Koordinator aksi, Mutiara Ika dari Perempuan Mahardhika menyatakan, aksi di Hari Perempuan Internasional ini dilakukan agar para perempuan bersama-sama berdiri dan menyatakan dukungannya pada RUU PPRT di depan DPR.
“Kami semua adalah PRT, kami semua adalah para perempuan yang tidak akan berhenti jika para perempuan lain terdiskriminasi, dilecehkan dan dilukai. Kami berdiri bersama para PRT, karena melukai PRT sama saja melukai kami,” kata Mutiara Ika.
Aksi 8 Maret 2023 ini merupakan bagian dari aksi yang telah dan akan dilakukan selanjutnya. Para PRT dan para perempuan akan melakukan aksi yang sama di depan Gedung DPR pada tanggal 11,12,13 Maret 2023 atau jelang rapat paripurna DPR pembukaan masa sidang DPR yang akan dilaksanakan pada 14 Maret 2023. Para aktivis perempuan dan PRT akan menggelar tenda keprihatinan di depan DPR RI dalam aksi 3 hari tersebut.
“Jika sampai tanggal 14 Maret 2023 RUU PPRT tak juga dibawa ke Rapat Paripurna DPR, maka kami semua akan melakukan mogok makan di depan DPR,” kata Lita Anggraini.
