tungkumenyala.com – Perjuangan para aktivis perempuan dan pekerja rumah tangga mendukung pengesahan RUU Perlindungan PRT terus berlanjut. Setelah aksi serbet raksasa, mengirim surat untuk Mbak Puan dan Seribu Perempuan Mencari mbak Puan, mulai hari ini, Sabtu, 11 Maret 2023 digelar aksi Tenda Perempuan PRT.
Aksi keprihatinan ini dilakukan di gerbang Gedung DPR RI Senayan Jakarta, dan akan berlangsung selama 5 hari atau sampai Rabu, 15 Maret 2023.
Para PRT menggelar tenda bertuliskan Menunggu Mbak Puan Berdialog dengan PRT korban agar segera mengesahkan RUU Perlindungan PRT.
Aksi Tenda Perempuan merupakan bentuk aksi untuk mengetuk hati nurani Mbak Puan. Aksi ini melambangkan penantian para PRT untuk bisa bertemu dengan Ketua DPR, Puan Maharani. Puan menjadi tujuan aksi karena ia menjadi salah satu tokoh kunci yang menentukan berlanjut tidaknya pembahasan dan pengesahan RUU Perlindungan PRT.
“Kami PRT, kami semua menunggu bertemu Mbak Puan Maharani, kami akan menunggu tiap hari,” ujar Suwarni, salah satu PRT yang ikut dalam aksi tersebut.
“Harapan kami mengetuk pintu hati pimpinan DPR untuk segera mengesahkan, kami sudah 19 tahun menunggu dan hanya mandeg sampai sekarang belum dibahas,” ujar Siti Muslikhah, PRT lainnya
Fanda Puspitasari, koordinator aksi mengatakan bahwa tenda perempuan akan didirikan sampai rapat paripurna, 14 Maret 2023. Jika Ketua DPR tak juga membawa RUU Perlindungan PRT ke rapat paripurna, para PRT akan melakukan aksi tenda lagi dan mogok makan.
Koordinator Jala PRT, Lita Anggraini mengatakan, jika pada 14 Maret 2023 RUU PPRT tidak diparipurnakan, para PRT akan mogok makan di gerbang DPR secara terus menerus sampai Mbak Puan bertemu para PRT
“Para PRT akan terus menunggu di depan DPR untuk bertemu mbak Puan.” tegasnya.
“Para PRT akan terus menunggu di depan DPR untuk bertemu mbak Puan.” tegas Koordinator Jala PRT, Lita Anggraini.
Salah satu aktivis perempuan, Ernawati mengatakan, aksi ini adalah bentuk keseriusan PRT menunggu Mbak Puan di rumahnya, di rumah rakyat di gedung DPR RI.
Maka para PRT yang tergabung dalam JALA PRT dan Koalisi sipil untuk UU PPRT menyatakan sikap:
1. Akan terus melakukan aksi hingga Ketua DPR RI, Puan Maharani bertemu dengan para PRT korban kekerasan
2. Para PRT akan terus melakukan aksi di DPR sampai RUU PPRT diparipurnakan dan disahkan
3. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergabung melakukan aksi bersama di DPR untuk pengesahan RUU PPRT
