tungkumenyala.com – Jaringan Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) kembali menggelar aksi Rabuan di berbagai kota seperti Jakarta, Medan dan Makasar. Aksi ini untuk menindaklanjuti pernyataan Presiden Jokowi yang mendorong pengesahan UU PPRT.
Para PRT yang didukung sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Sipil untuk UU PPRT menyelenggarakan aksi turun ke jalan dengan berorais dan membuka payung tuntutan pengesahan UU PPRT.
SPRT Sapulidi Jakarta melakukannya di pintu gerbang depan Gedung DPR, Senayan Jakarta Pusat. “Kami minta pimpinan DPR segera menjadikan RUU PPRT menjadi inisiatif DPR sehingga segera pula bisa dibahas dengan Pemerintah,” teriak Yuni Sri Rahayu saat berorasi.
Aksi yang sama dilakukan Rampak Sarinah Surabaya dan Sidoarjo yang melakukan aksinya di Gedung DPRD Jawa Timur. “Kami ingatkan PRT Narsih yang meninggal pada tanggal 13 Februari 2001 akibat praktek perbudakan. Setiap tahun setelahnya ada 700 PRT yang juga mendapat perlakuan yang sama. Stop pengabaian negara, sahkan UU PPRT segera,” kata Dia Puspita saat diterima Sekretaris Komisi E DPRD Jatim.
Setiap tahun setelahnya ada 700 PRT yang juga mendapat perlakuan yang sama. Stop pengabaian negara, sahkan UU PPRT segera,”
Aksi menuntut pengesahan UU PPRT juga dilakukan di dunia maya. Di mana Institut Kapal Perempuan menggerakkan jaringannya di 9 provinsi untuk memasang di twibbon https://twb.nz/sahkanruupprt yang hingga pada jam 15.36 sudah mencapai ratusan partisipan. “Kami siapkan 22 rangkaian kegiatan untuk menyambut seruan Presiden Jokowi. Semoga semua aksi kita menggerakkan DPR untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan kepala pemerintahan,” kata Misy Direktur Insitut Kapal Perempuan.
Di saat yang sama, Sekretariat Koalisi juga mengeluarkan twibbon senada melalui link https://twb.nz/percepatanuupprt yang pada pukul 18 sudah pula mencapai angka yang 100 pula. “Target kami, ada 100 ribu orang hingga bulan depan,” kata Artika yang mendesain twibbon tersebut.
Pada sore harinya, Koalisi Sipil mengadakan pertemuan dengan Forum Pemred, direktur dan para jurnalis perempuan dari berbagai media, baik TV, media cetak maupun media online. Koalisi memberikan up date program “Kampanye Partisipatif 30 Hari untuk Penegesahan UU PPRT.”
“Sebaiknya content kampanye dibuat lebih seimbang, kepentingan pemberi kerja juga harus disuarakan,” Pemimpin Redaksi Kompas, Ninuk Pambudy memberi saran.
Masukan juga datang dari Titin Rosmasari Pemred CNN Indonesia yang mengatakan sosialisasi isi RUU PPRT harus masif termasuk untuk para jurnalis supaya dukungan makin membesar.
Pada malam harinya, Koalisi melanjutkan kegiatan Rabuan dengan berapat dengan para ulama perempuan dari KUPI (Konggres Ulama Perempuan Indonesia) untuk persiapan Istighosah bagi percepatan pengesahan RUU PPRT yang akan diselenggarakan pada 4 Februari 2023.
Koalisi juga mengundang seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam 30 Hari Kampanye Partisipatif Jelang Hari PRT Nasional yang puncaknya jatuh pada tanggal 15 Februari 2023. Koordinator Koalisi, Eva Sundari menjelaskan bahwa masyarakat ingin terlibat dalam kampanye ini bisa menghubungi Konde.co di 0816-4809844.
Koalisi, ujar Eva, juga terbuka untuk sosialisasi materi Rncangan Undang-undang Perlindungan PRT.
