JAKARTA – Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah siap diawasi oleh lembaga maupun seluruh masyarakat Indonesia terkait berbagai langkah dalam penanganan COVID-19.
“Pemerintah juga, kita semuanya juga harus siap untuk diawasi, siap untuk dikontrol, bukan hanya oleh lembaga-lembaga negara seperti DPR, BPK, tapi juga oleh seluruh masyarakat,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (6/5)
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam Sidang Kabinet Paripurna melalui konferensi video.
“Saya ingatkan untuk penanganan COVID-19 semua jajaran pemerintahan harus betul-betul berpegang pada prinsip-prinsip good governance memegang teguh transparansi, memegang akuntabilitas,” tegas Presiden.
Tujuan pemerintah menurut Presiden Jokowi hanya satu yaitu keselamatan seluruh rakyat.
“Baik di bidang kesehatan maupun di bidang sosial ekonomi dan dalam mencapai tujuan itu sekali lagi kita semuanya, pemerintah harus bergerak dengan cepat karena betul-betul situasinya bersifat extra ordinary dan memerlukan kecepatan, memerlukan ketepatan, dalam menjalankan tugas ini,” ungkap Presiden.
Kepada Tungkumenyala.com dilaporkan, Presiden juga memerintahkan agar target pemerintah pada Mei 2020 harus betul-betul tercapai.
“Sesuai target yang kita berikan yaitu kurvanya (penyebaran COVID-19) sudah harus turun, dan masuk pada posisi sedang di bulan Juni, di bulan Juli harus masuk pada posisi ringan, dengan cara apapun,” tambah Presiden.
Target tersebut tidak hanya dilakukan oleh gugus tugas tapi juga melibatkan seluruh elemen bangsa, jajaran pemerintahan, organisasi-organisasi sosial, masyarakat, relawan, partai politik dan sektor swasta.
“Ini yang harus diorkestrasi dengan baik, saya yakin jika kita bersatu, jika kita disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan semua rencana yang sudah kita siapkan yang lalu ini bisa kita atasi COVID-19 secepat-cepatnya,” tambah Presiden.
Dalam sidang kabinet itu, Presiden juga menilai realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I 2020 yang sebesar 2,97 persen secara tahunan (year on year/yoy) masih relatif baik dibandingkan sejumlah negara di dunia yang perekonomiannya terkontraksi hingga ke level negatif.
Presiden menyebutkan pertumbuhan ekonomi di Tanah Air masih bergerak di level positif, sedangkan banyak negara maju mengalami kontraksi Produk Domestik Bruto, misalnya China yang terjerembab di minus 6,8 persen.
Namun Presiden mengakui secara kuartal ke kuartal, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang lebih lambat dibandingkan kuartal IV 2019 yang sebesar 4,97 persen. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I tahun ini secara kuartalan terkontraksi di sekitar 2,41 persen (guarter to guarter/q-to-q) dibandingkan triwulan IV 2019. (Lita Anggraeni)
