JAKARTA- Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, menjawab terkait surat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, soal data ganda bansos DKI dari Kementerian Sosial.
Risma mengaku tak mengetahui secara pasti adanya surat dari Anies tersebut.
Namun, dirinya menyebut ada permintaan untuk menyalurkan bansos melalui Bank DKI.
“Saya tidak tahu persis soal surat dari (gubernur) Jakarta.”
“Tapi yang jelas, kemarin ada permintaan untuk menyalurkan lewat bank,” ujarnya, Selasa (3/8)
Setelah dirapatkan, menurut Risma, Bank DKI menyatakan tidak bisa karena harus membuat rekening baru.
“Kemudian kita rapatkan, tapi Bank DKI dua minggu yang lalu tidak bisa.”
“Karena harus membuat rekening yang baru, sehingga butuh waktu satu sampai satu setengah bulan,” jelasnya.
“Kita tawarkan ke bank yang lain, demikian pula.”
“Akhirnya kita tetap jalankan oleh PT Pos, dan sekarang sudah 95 persen penyaluran bansos tunai,” lanjut Risma.
Ia pun tak masalah untuk membuka data terkait bantuan sosial tersebut.
“Saya tidak tahu persisnya di mana samanya. Silakan komunikasi dengan kami.”
“Insya Allah kami buka semua, tidak ada yang kami tutupi,” terang Risma.
Dirinya lalu menjawab soal lambatnya perbaikan data dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Silakan mau gimana ya, saat kita mau penutupan bulan apa itu, di DKI itu baru 40 persen perbaikan datanya.”
“Akhirnya saya suruh staf saya turun untuk bantu,” ungkapnya.
Risma berujar, Pemprov DKI juga bisa menambah usulan penerima bantuan sosial.
“Silakan kalau mau diusulkan tambahan, itu daerah banyak yang mengusulkan tambahannya.”
“Daerah banyak yang naik usulannya, karena banyak yang kita perbaiki data itu,” tegas dia.
Kepad Tungkumenyala.com dilaporkan, Anies Baswedan disebut telah mengirimkan surat kepada Mensos Risma.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari, dalam diskusi virtual, Jumat (30/7/2021).
Ia mengatakan, surat tersebut dilayangkan untuk meminta validasi data keluarga penerima manfaat (KPM) bansos Covid-19.
“Pak Gubernur sudah bersurat kepada Ibu Menteri Sosial untuk meminta kepastian data by name by address,” ujar Premi. (Sargini)
