JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen yang sangat penting dalam membantu masyarakat keluar dari dampak pandemi COVID-19.
“APBN merupakan instrumen yang luar biasa penting untuk segera membantu masyarakat melalui berbagai jaring pengaman sosial kita,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (27/10).
Sri Mulyani menyatakan dorongan APBN terhadap kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dilakukan melalui penggunaan anggaran dalam program perlindungan sosial yang telah disiapkan pemerintah sebesar Rp203,9 triliun.
Program perlindungan sosial yang hingga 14 Oktober terealisasi Rp167,08 triliun itu meliputi PKH Rp37,4 triliun, sembako Rp43,6 triliun, bansos Jabodetabek Rp6,8 triliun, dan bansos non Jabodetabek Rp32,4 triliun.
Kemudian Program Kartu Prakerja Rp20 triliun, diskon listrik Rp6,9 triliun, logistik/pangan/ sembako Rp25 triliun, serta BLT Dana Desa Rp31,8 triliun.
Tak hanya perlindungan sosial, pemerintah turut mendukung masyarakat melalui bidang lain seperti kesehatan Rp87,55 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, serta sektoral K/L dan Pemda Rp106,11 triliun.
“APBN juga membantu masyarakat tidak hanya di bidang kesehatan namun juga di bidang ekonomi,” katanya.
Kepada Tungkumenyala.com dilaporkan, berbagai bentuk dukungan itu harus diberikan karena pandemi berdampak secara sosial seperti pendapatan turun hingga UMKM tertekan akibat banyak kantor dan sekolah tutup seiring dengan kebijakan PSBB.
Meski demikian, Sri Mulyani menegaskan APBN tetap harus dijaga terutama saat penerimaan baik dari sisi pajak hingga bukan pajak mengalami tekanan sedangkan belanja terus meningkat.
“APBN tentu harus dijaga karena di saat kerja yang luar biasa semuanya mengalami penurunan sehingga terjadi defisit begitu besar,“ tegasnya.
Ia pun meminta agar seluruh pemangku kepentingan dapat saling membantu dalam mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan APBN sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
“Bagaimana kita harus membuat agar APBN terus sehat dan akuntable serta dikelola secara transparan dengan integritas yang tinggi,” ujarnya. (Sayem)
