JAKARTA- Pandemi Covid-19 yang melanda dunia membawa dampak serius di berbagai bidang kehidupan. Persoalan pangan akan menjadi salah satu masalah serius karena terganggunya produksi, distribusi dan kesulitan lapangan pekerjaan. Untuk itu, situasi ini harus menjadi momentum untuk membangkitkan pangan lokal.
“Situasi ini perlu dikelola dengan baik dan terukur. Persoalan pangan jangan dianggap enteng, karena ini berkaitan langsung dengan persoalan perut. Saya kira, mulai mengelola lahan untuk mengembangkan pangan lokal dapat menjadi jalan keluar untuk pemenuhan pangan,” jelas Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina ketika menjawab wartawan mengenai dampak Covid-19, Minggu (17/5).
Secara nasional, kata Engelina, Presiden Jokowi menginstruksikan untuk mengelola lahan gambut, jadi belum melirik kekuatan pangan lokal. Pemerintah perlu menginstruksikan pengembangan pangan lokal, baik di level nasional maupun daerah.
“Kalau kita mau impor, apakah ada negara yang mau melepas stok pangannya dalam situasi seperti saat ini? Tidak ada jalan lain, kecuali kita membangkitkan pangan lokal yang selama ini tidak mendapat perhatian serius,” katanya.
Engelina mengatakan, belum terlambat untuk mengantisipasi kebutuhan pangan beberapa buan ke depan, karena sejumlah umbian-umbian sudah bisa dipanen dalam periode tiga bulan.
“Sekarang waktu yang tepat untuk membangkitkan pangan lokal. Tapi, kepedulian pimpinan nasional dan daerah diharapkan melahirkan gerakan nasional untuk mewujudkan kedaulatan pangan,” tegas Engelina.
Dia melihat, upaya pemerintah memberikan bantuan paket sembako, tentu hanya membantu dalam situasi darurat untuk beberapa hari. Tapi, bantuan itu tidak akan bertahan untuk satu pekan atau satu bulan.
“Kita butuh upaya nyata untuk beberapa bulan ke depan. Saya kira, orang pertanian tidak kesulitan untuk menemukan varietas umbi atau pangan lain, yang bisa dipanen beberapa waktu ke depan,” katanya.
Secara pribadi, kata Engelina, dirinya berharap dorongan untuk kembali ke pangan lokal bisa lebih heboh dari pembagian sembako dan bantuan tunai.
“Kita butuh langkah nyata dan keinginan politik untuk mewujudkan kedaulatan pangan,” katanya.
Kepada Tungkumenyala.com dilaporkan, menurut Engelina, beberapa waktu lalu, pihaknya pernah menggagas sebuah pertemuan di Universitas Pattimura, Ambon untuk membangkitkan kepedulian terhadap pangan lokal.
“Kita harus dorong terwujudnya kedaulatan pangan, bukan sekadar ketahanan pangan. Kalau ketahanan, kan bisa pangan darimana saja asalkan bisa memenuhi kebutuhan. Tapi, kedaulatan pangan, kita mampu untuk memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan sendiri,” jelas Lulusan Ekonomi Politik dari Universitas Bremen Jerman ini.
Engelina mengatakan, pergeseran pola makan yang terjadi selama ini telah menjadikan beras sebagai makanan pokok di seluruh Indonesia. Akibatnya, makanan pokok sagu, umbi-umbian, jagung dan kacang-kacangan tidak mendapat perhatian serius.
“Daerah yang tidak memiliki persawahan tetapi menjadikan beras sebagai makanan pokok, tentu sangat riskan,” tegasnya.
Untuk membangkitkan pangan lokal, jelas Engelina, tidak cukup menunggu kesadaran rakyat, tetapi butuh dorongan besar dari pemimpin untuk mengarahkan energi dalam membangkitkan pangan lokal.
“Situasi saat ini sudah darurat, jadi tidak boleh direspon dengan cara yang biasa-biasa saja. Kalau keliru, nasib rakyat akan menjadi taruhan. Ini tentu tidak kita harapkan,” kata Engelina.
Mengenai apa yang dapat dilakukan, Engelina mengatakan, setiap pemimpin di berbagai level sesuai kewenangannya bisa mengeluarkan instruksi untuk menanam pangan lokal.
“Bantu rakyat untuk olah lahan. Kalau kita lakukan sekarang, beberapa bulan ke depan, sudah dapat dipanen,” kata Engelina.
Menurut Engelina, kalau saja situasi saat ini dijadikan momentum untuk membangkitkan pangan lokal, maka ini bukan sekadar solusi dalam situasi darurat, tapi juga akan menjadi solusi jangka panjang dalam pemenuhan pangan.
Engelina mengharapkan, setiap daerah perlu melibatkan perguruan tinggi karena pasti memiliki ahli dan penelitian mengenai pangan lokal. “Mungkin saja ada banyak penelitian, program tapi tidak dilaksanakan dengan baik. Ini saat yang bagus untuk mengimplementasikan program pangan lokal, gandeng perguruan tinggi, dan Lembaga penelitian,” tegas Engelina.
Dia mencontohkan keberadaan Perda mengenai Sagu di Maluku, meski sudah bertahun-tahun, tapi tidak kelihatan implementasinya untuk mengembangkan Sagu. “Meski aturan ada, program ada, tapi kalau tidak diikuti implementasi ya tetap di atas kertas,” katanya. (Lita Anggraeni)
