JAKARTA – Presiden Joko Widodo menekankan bahwa upaya pencegahan penularan COVID-19 mesti lebih diutamakan, termasuk di antaranya peningkatan disiplin warga menjalankan protokol kesehatan.
“Sekali lagi saya ulangi penanganan masalah kesehatan adalah yang utama dan lebih utama lagi adalah pencegahan penularan,” katanya di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (26/9), saat membuka Muktamar IV Pengurus Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia melalui telekonferensi video.
“Saya minta kepada semua pihak untuk disiplin melakukan protokol kesehatan agar penularan bisa ditekan dan kehidupan masyarakat bisa berjalan normal kembali,” kata Presiden.
“Bagi yang sehat kita jaga agar tidak terpapar, bagi yang sudah terpapar kita berupaya untuk kita sembuhkan,” katanya.
Presiden mengatakan bahwa per 25 September 2020 jumlah total pasien COVID-19 yang sudah sembuh mencapai 196 ribu orang atau 73,5 persen dari jumlah akumulatif pasien COVID-19 di seluruh Indonesia.
“Ini semakin meningkat, dan terus akan kita tingkatkan,” kata Presiden, menambahkan, pemerintah juga terus berupaya menekan angka kematian akibat penyakit tersebut.
Pemerintah terus menjalankan upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 supaya penularan penyakit yang disebabkan oleh virus corona tipe SARS-CoV-2 itu bisa terus diturunkan.
“Dalam mencegah penyebaran COVID-19 tidak ada jalan lain selain kita disiplin menjalankan protokol kesehatan, disiplin menjalankan kebiasaan-kebiasaan baru yang aman dari COVID-19, di dalam rumah ketika bersama keluarga maupun ketika keluar rumah,” kata Presiden.
Presiden juga menekankan pentingnya penerapan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan penyakit tersebut.
“Mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, sering-sering mencuci tangan, menjaga wudhu, menjauhi kerumunan, termasuk tidak menyelenggarakan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, termasuk hari ini melaksanakan muktamar secara virtual,” katanya.
“Kita harus terus berikhtiar, berikhtiar dengan sekuat tenaga untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 dan agar sekaligus membantu saudara-saudara kita agar tidak semakin terpuruk karena kesulitan ekonomi,” ia menambahkan.
Presiden mengatakan bahwa pemerintah sudah menjalankan program-program jaring pengaman sosial guna membantu warga yang terdampak pandemi dan telah menggelontorkan dana Rp293 triliun untuk upaya perlindungan sosial.
Ia kemudian memaparkan realisasi program perlindungan sosial per 23 September 2020, antara lain bahwa Rp29,133 triliun bantuan dana dari pemerintah sudah diterima 10 juta penerima manfaat Program Keluarga Harapan.
Pemerintah pun sudah menyalurkan bantuan total Rp30,978 triliun kepada 19,41 juta penerima manfaat Program Sembako dan bantuan total Rp4,407 triliun kepada 1,9 juta penerima manfaat Program Sembako Jabodetabek.
Dalam Program Bansos Tunai di luar Jabodetabek, pemerintah telah menyalurkan bantuan total Rp24,787 triliun kepada 9,1 juta penerima manfaat dan melalui Program Kartu Pra Kerja untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja pemerintah sudah menyalurkan bantuan total Rp16,617 triliun kepada 4,86 juta penerima manfaat.
Pemerintah telah menyalurkan total Rp11,73 triliun kepada 7,55 juta penerima manfaat Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan mengucurkan Rp14,183 triliun kepada 5,9 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk Modal Kerja.
Selain itu, pemerintah telah menyalurkan Rp10,8 triliun kepada sembilan juta pekerja penerima manfaat Program Subsidi Gaji dan menyalurkan dana Rp3,455 triliun untuk 31,4 juta penerima manfaat program subsidi pembayaran listrik.
“Realisasi program pemulihan ekonomi nasional ini, terutama perlindungan sosial, kita harapkan bisa membantu masyarakat dan memicu produktivitas masyarakat,” demikian Presiden Joko Widodo.
Jaring Perlindungan Sosial
Sebelumnya Kepada Tungkumenyala.com dilaporkan, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya memastikan program-program dalam skema jaring perlindungan sosial berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Dalam jangka pendek, semua skema program berkaitan dengan jaring perlindungan sosial seperti PKH, bansos tunai, BLT desa, betul-betul harus dipastikan berjalan efektif,” katanya di Jakarta, Kamis (17/9), saat menyampaikan pengantar dalam rapat terbatas melalui konferensi video mengenai percepatan peningkatan ekonomi desa.
Presiden mengatakan, skema jaring perlindungan sosial harus dipastikan menjangkau warga yang membutuhkan, khususnya masyarakat desa yang terkena dampak pandemi COVID-19.
“Begitu juga pelaksanaan (program) padat karya tunai di desa, betul-betul harus dikawal sehingga bisa mengurangi beban masyarakat desa yang kehilangan pekerjaan, kesulitan kerja, atau yang berasal dari keluarga tidak mampu di desa,” katanya.
Presiden juga mengatakan bahwa pandemi COVID-19 harus dijadikan sebagai momentum untuk memperbaiki dan mereformasi strategi besar transformasi ekonomi desa. (Sayem)
