JAKARTA – Direktur Pelaksana Bank Dunia Mari Elka Pangestu meminta pemerintah Indonesia untuk melakukan sinkronisasi data agar stimulus perlindungan sosial dapat terealisasi lebih baik.
“Data ini untuk monitoring apakah yang dilakukan berhasil mencapai tujuan secara efektif atau belum,” katanya dalam acara Indonesia Economic Prospects (IEP) Bank Dunia edisi Juli 2020 di Jakarta, Kamis (16/7).
Tak hanya itu, Mari juga meminta pemerintah agar memperluas skala jangkauan dalam pemberian stimulus perlindungan sosial terutama untuk sektor informal.
“Banyak negara lain yang melakukan kebijakan sama dengan Indonesia tapi yang dilakukan dalam konteks pandemi ini adalah untuk memperluas skala jangkauannya,” kata Mari.
Mari tak menyangkal bahwa untuk memperluas jangkauan sekaligus menyinkronkan data merupakan sebuah tantangan tersendiri di tengah pandemi COVID-19 yang jumlah kasus positifnya terus bertambah.
Ia mengatakan ekspansi penerima manfaat dan sinkronisasi data dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital yang telah berkembang sehingga mampu memudahkan pemerintah.
“Indonesia sebenarnya sudah melakukan pendekatan dengan sangat baik sekali. Data ini bisa didigitalisasi termasuk pelayanannya sendiri,” ujarnya.
Menurutnya, data digital dapat bermanfaat dalam berbagai hal mulai dari sistem pelayanan, tracking, hingga sebagai sarana dalam menjalankan program pemerintah.
“Kalau memberi bantuan seperti pinjaman mikro atau insentif maka layanannya digital ID bisa jadi sarana. Ketika sistem dibangun ini sebenarnya bisa bersifat lebih luas lagi,” katanya.
Di Indonesia, program perlindungan sosial dalam rangka menangani dampak COVID-19 memiliki anggaran Rp203,9 triliun yang telah terealisasi Rp72,5 triliun atau 35,6 persen.
Kepada Tungkumenyala.com dilaporkan, Program perlindungan sosial terdiri dari PKH Rp37,4 triliun untuk 10 juta penerima manfaat dan sembako Rp43,6 triliun.
Kemudian bansos Jabodetabek Rp6,8 triliun untuk 1,86 juta KPM Jabodetabek, bansos non Jabodetabek Rp32,4 triliun untuk 8,77 juta KPM dan Kartu Prakerja Rp20 triliun.
Selanjutnya, diskon listrik Rp6,9 triliun, logistik/pangan/sembako Rp25 triliun serta BLT dana desa Rp31,8 triliun untuk 6,48 juta KPM. (Sargini)
