tungkumenyala.com – Hari ini, Selasa (14/3/2023) DPR akan menggelar Rapat Paripurna pembukaan masa Sidang IV tahun 2022/2023. Dan hari ini juga terhitung sebagai hari keempat , para pekerja rumah tangga (PRT) menggelar aksi damai di gerbang Gedung DPR RI, Senayan Jakarta.
Mereka menuntut Ketua DPR RI Puan Maharani untuk tidak lagi menag=han dan mengganjal pengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang sudah 19 tahun mandeg di DPR.
Dalam keterangan tertulisnya, Koalisi Sipil Untuk UU Perlindungan PRT menyebutkan aksi ini akan terus berlanjut hingga RUU PPRT disahkan. Mereka juga mendesak agar Ketua DPR, Puan Maharani untuk bersedia menemui PRT Korban kekerasan.
Seorang PRT bernama Adiati Suparmi menuturkan, para perempuan PRT dengan didukung aktivis perempuan akan tetap setia menunggu Puan untuk menemui mereka.
“Semua kami lakukan demi Bu Puan mendengar suara kami, demi disahkannya RUU PPRT,” kata Adiati, Senin (13/3/2023).
Adiati menambahkan, menggelar aksi di depan Gedung DPR bukanlah yang mudah bagi para PRT. Sebab sehari-hari mereka masih memiliki pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk bisa mengikuti aksi ini, para PRT harus meminta izin dari para majikan. Para PRT juga secara bergiliran hadir di Tenda Keprihatinan ini.
“Jadi Senin atau hari kerja lainnya adalah hari yang sulit untuk bernegosiasi dengan bos untuk aksi sebentar. Meskipun cucian, masakan dan rumah sudah bersih,” cerita Adiati.
“Kami melakukan aksi karena kami sadar kami adalah PRT. Kami juga sebagian besar adalah korban dari berbagai pelecehan dan kekerasan. Tapi kami tidak bisa apa-apa. Untuk itulah kami butuh UU PPRT,” kata Adiati.
Kami melakukan aksi karena kami sadar kami adalah PRT. Kami juga sebagian besar adalah korban dari berbagai pelecehan dan kekerasan. Tapi kami tidak bisa apa-apa. Untuk itulah kami butuh UU PPRT,” kata Adiati.
Selain menggelar aksi Perempuan PRT menanti Mbak Puan, ribuan PRT di sejumlah kota di Indonesia juga melakukan puasa keprihatinan untuk mendesak agar RUU PPRT segera disahkan. Aksi puasa massal ini dilakukan setelah berbagai upaya yang dilakukan tak juga mampu mengetuk hati Puan Maharani untuk mau menyetujui pengesahan RUU PPRT.
Seperti diketahui, RUU PPRT sudah diperjuangkan sejak tahun 1990an. Draft RUU PPRT sudah masuk ke DPR pada 2004, namun hingga kini nasibnya masih digantung.
Pada Juli 2020 lalu, draft terakhir RUU PPRT telah disetujui di Badan Legislasi DPR setelah melalui 78 kali revisi. Namun, hingga hari ini atau lebih dari 2 tahun 7 bulan RUU PPRT masih tertahan oleh keenggan Puan Maharani mengetuk palu.
Pada 18 Januari 2023 lalu, Presiden Jokowi sudah menyatakan komitmen pemerintah untuk mendukung percepatan pembahasan dan pengesahan RUU PPRT. Namun hal ini tak juga menggerakkan hati Puan.
